Pilkada merupakan pesta demokrasi yang harusnya dijalankan dengan jujur dan adil. Namun, sayangnya, praktik politik uang masih kerap terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Apa dampak negatif dari politik uang dalam Pilkada di Indonesia?
Dampak pertama yang muncul dari politik uang dalam Pilkada adalah merugikan proses demokrasi itu sendiri. Menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bima Arya, politik uang dapat mempengaruhi hasil Pilkada karena pemilih lebih cenderung memilih calon yang memberikan uang ketimbang calon yang memiliki visi dan program yang jelas.
Selain itu, dampak negatif lainnya adalah merugikan slot dana calon yang sebenarnya memiliki kemampuan dan integritas untuk memimpin. “Politik uang membuat calon yang sebenarnya berkualitas kalah bersaing dengan calon yang memiliki modal besar,” ujar pakar politik dari Universitas Indonesia, Prof. Airlangga Hartarto.
Tidak hanya itu, politik uang juga dapat merugikan masyarakat secara umum. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Budiman, menyatakan bahwa politik uang dapat memicu terjadinya korupsi di kemudian hari. “Bila calon terpilih menggunakan politik uang untuk mendapatkan suara, bisa dipastikan mereka akan melakukan korupsi untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan,” ujarnya.
Tentu saja, penanganan politik uang dalam Pilkada bukanlah hal yang mudah. Namun, langkah-langkah tegas perlu diambil untuk mencegah praktik tersebut terus terjadi. “Kami akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas politik uang dalam Pilkada,” tegas Arif Budiman.
Dengan demikian, penting bagi seluruh pihak terkait, baik KPU, Bawaslu, maupun masyarakat untuk bersama-sama melawan politik uang dalam Pilkada. Sebab, dampak negatif dari praktik tersebut sangat merugikan bagi proses demokrasi dan keberlangsungan negara Indonesia.