Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 menjadi sorotan utama dalam agenda politik Indonesia. Tantangan demokrasi yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada 2024 menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kendala yang juga harus dihadapi dalam pelaksanaannya.
Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, “Pemilu Pilkada 2024 merupakan ujian bagi demokrasi Indonesia. Tantangan besar yang dihadapi adalah dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat serta penegakan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada tersebut.”
Salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada 2024 adalah terkait dengan anggaran dan logistik. Anggaran yang terbatas seringkali menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada yang berkualitas. Hal ini juga diakui oleh Ketua KPU, Arief Budiman, yang menyatakan bahwa “Kendala terbesar dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada adalah terkait dengan keterbatasan anggaran serta logistik yang memadai.”
Selain itu, tantangan demokrasi lainnya adalah dalam hal penegakan aturan dan regulasi yang berlaku. Banyak pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Pilkada sebelumnya, seperti money politics dan politik identitas, yang harus diantisipasi dalam Pemilu Pilkada 2024. Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Feri Amsari, “Penegakan aturan yang lemah dan minimnya sanksi bagi pelanggaran Pemilu Pilkada menjadi kendala utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.”
Dalam menghadapi tantangan demokrasi dan kendala penyelenggaraan Pemilu Pilkada 2024, diperlukan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, KPU, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat. Semua pihak harus bersatu untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada demi tercapainya demokrasi yang berkualitas di Indonesia.