Pilkada Jawa Barat 2024 menjadi sorotan publik karena potensi politik uang yang bisa merusak demokrasi yang seharusnya bersih dan adil. Untuk itu, antisipasi politik uang dalam Pilkada Jabar 2024 perlu dilakukan dengan serius agar proses demokrasi berjalan lancar dan tidak tercemar oleh praktik korupsi.
Menurut pakar politik dari Universitas Indonesia, Dr. Gun Gun Heryanto, politik uang masih menjadi masalah serius dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. “Politik uang merupakan ancaman nyata bagi proses demokrasi yang sehat. Kita perlu melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah praktik tersebut,” ujarnya.
Salah satu langkah antisipasi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye oleh calon-calon kepala daerah. Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Riza Patria, menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana kampanye. “Kami akan memastikan bahwa dana kampanye digunakan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan praktik politik uang yang terjadi selama masa kampanye. Menurut aktivis anti korupsi, Teten Masduki, masyarakat harus memahami bahwa politik uang merugikan semua pihak, termasuk diri mereka sendiri. “Kita semua berhak mendapatkan pemimpin yang terpilih secara jujur dan adil, bukan karena uang,” tegasnya.
Untuk itu, edukasi tentang bahaya politik uang perlu terus digalakkan agar masyarakat lebih aware dan tidak tergoda oleh janji-janji manis dari calon-calon yang menggunakan uang untuk memenangkan Pilkada Jabar 2024. Dengan demikian, proses demokrasi di Jawa Barat dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan mampu mensejahterakan rakyat.