Partai politik dan kebijakan pembangunan di Indonesia merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Partai politik memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang akan mempengaruhi arah dan tujuan pembangunan di Indonesia.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pakar Ilmu Politik, Prof. Dr. Azyumardi Azra, “Partai politik di Indonesia memiliki peran yang strategis dalam proses pembentukan kebijakan pembangunan. Mereka merupakan wakil dari masyarakat yang dipilih untuk menyuarakan kepentingan rakyat dalam pembangunan negara.”
Partai politik di Indonesia juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengontrol jalannya kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini penting agar kebijakan pembangunan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Namun, tidak jarang terjadi ketegangan antara partai politik dan pemerintah terkait kebijakan pembangunan. Hal ini dikarenakan perbedaan visi dan misi antara partai politik yang berada di pemerintahan dengan partai politik di luar pemerintahan.
Menurut pengamat politik, Dr. Philips J. Vermonte, “Ketegangan antara partai politik dan pemerintah terkait kebijakan pembangunan merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik di Indonesia. Namun, kedua pihak perlu memiliki komitmen untuk bekerja sama demi kepentingan bersama dalam pembangunan negara.”
Dengan demikian, partai politik dan kebijakan pembangunan di Indonesia perlu bekerja sama secara sinergis demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, Indonesia dapat terus maju dan berkembang menjadi negara yang lebih baik di masa depan.